Indonesia, Lab Hidup Pendidikan Inklusif

Indonesia dapat dipromosikan menjadi laboratorium (Lab.) hidup pendidikan inklusif. Hal ini dilatarbelakangi oleh keragaman budaya, bahasa, agama, dan kondisi alam yang terfragmentasi secara geologis dan geografis.

“Indonesia adalah laboratorium terbesar dan paling menarik untuk (menghadapi) permasalahan dan tantangan pendidikan inklusif karena inilah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 buah,” kata Mendiknas Bambang Sudibyo pada Konferensi Asia Pasifik Pendidikan Inklusif di Bali, pekan kemarin.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers Mediacenter Depdiknas, Mendiknas menjelaskan, pendidikan inklusif bukan hanya ditujukan untuk anak-anak cacat atau ketunaan, melainkan juga bagi anak-anak yang menjadi korban HIV-AIDS, anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan (anjal), anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, dan anak-anak korban bencana alam.

“Anak-anak ini yang harus dilayani dengan pendidikan layanan khusus (PLK),” tuturnya.

Mendiknas mengatakan, untuk menangani pendidikan inklusif di Indonesia, diperlukan strategi khusus. Dia menyebutkan empat strategi pokok yang diterapkan pemerintah, yaitu peraturan perundang-undangan yang menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan, memasukkan aspek fleksibilitas ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Selain itu, menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mengoptimalkan peranan guru

Sumber: Pikiran Rakyat Online 03/06/08

376.000 Sarjana Indonesia Menjadi Pengangguran

Saat ini, masalah utama dari sekitar 376.000 sarjana Indonesia adalah menjadi pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan. Padahal, mahasiswa dinilai memiliki keberanian dan jiwa kreatif untuk menjadi seorang wirausahawan.

Demikian dikatakan Budi G. Sadikin, Direktur Micro and Retail Banking, ketika hadir sebagai pembicara dalam “Workshop Wirausaha Muda Mandiri” kerja sama PCAD ITB dengan Bank Mandiri yang berlangsung di Aula Barat ITB, Jln. Ganeca (2/6).

“Dari 220 juta penduduk di Indonesia, hanya 450.000 di antaranya atau hanya 0,2 persen yang menjadi wirausahawan. Sementara di negara-negara maju, rata-rata sebesar dua persen dari total keseluruhan penduduk. Itulah yang menyebabkan Indonesia kebanjiran pengangguran dan kehabisan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Lebih lanjut Budi menegaskan, generasi muda diharapkan tidak lagi mencari kerja melainkan sudah saatnya untuk menciptakan pekerjaan dan membuka peluang usaha.

“Potensi wirausaha muda di Indonesia sangat besar. Maka dari itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar mahasiswa dapat dengan bebas berwirausaha. Di antaranya adalah dukungan pemerintah yang tepat sasaran, adanya program pemberdayaan mahasiswa dari pihak kampus, serta bantuan permodalan yang salah satunya dari perbankan,” katanya.

Dalam workshop itu, hadir pula artis Dian Sastrowardoyo sebagai duta wirausaha muda mandiri. Dian mengatakan, pekerjaannya di dunia entertainment sedikit mirip dengan wirausaha. “Workshop semacam ini merupakan strategi yang brilian untuk memerangi kemiskinan pada akhirnya karena dapat mencetak para wirausahawan muda, dan hal tersebut akan mempersempit pengangguran,” katanya.

Modal bagi mahasiswa

Sementara itu, Sukoriyanto Saputro dari Micro Business Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyebutkan, di tahun 2008 ini, Bank Mandiri menyediakan program bantuan permodalan bagi 1.000 mahasiswa se-Indonesia yang mencoba mengembangkan minatnya menjadi wirausaha. Kriteria usaha mahasiswa yang akan mendapat bantuan modal di antaranya, usaha tersebut harus sudah berjalan, nyata, dan berprospek. Modal diberikan dalam bentuk pinjaman mulai Rp 5 juta dan bisa lebih besar lagi bergantung pada jenis usaha.

Salah seorang peserta workshop, Erdo Desyan (20) mengatakan, ia tertarik menjadi wirausahawan karena menjadikannya lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ia memulai usahanya dengan berjualan merchandise di kalangan kampus. Usahanya kini telah berjalan sekitar satu setengah tahun dan ia berniat ingin menekuninya lebih lanjut. “Hanya, perhatian saya masih terbagi dengan kuliah. Oleh karena itu, saat ini wirausaha masih menjadi sampingan. Mungkin nanti setelah selesai kuliah bisa dilanjutkan lagi,” kata mahasiswa tingkat dua fakultas farmasi ini.

Hadirnya dua orang wirausaha muda pemenang Wirausaha Muda Mandiri 2007, Elang Gumilang dan Saptoari Sugiharto menambah daya tarik tersendiri dalam workshop siang itu. Keduanya merupakan contoh generasi muda yang berhasil menjalankan usahanya sendiri.

Sumber: Pikiran Rakyat Online 03/06/08

PENDIDIKAN GRATIS MILIK SIAPA???

Pendidikan merupakan variabel penting untuk memajukan tenaga-tenaga produktif, karena hanya dengan penemuan-penemuan(Inovasi) maka tenaga-tenaga produktif bisa bergerak maju. Perkembangan tekhnology mensyaratkan harus ada kesesuian antara alat kerja (tekhnology) dan tenaga kerja (sumber daya manusia), karena pengetahuan lah manusia bisa mengontrol alam dan tekhnology. Tetapi kedua faktor ini tidaklah selamanya berjalan secara pararel(Berkesesuaian) karena hubungan sosial yang mengkontruksikan bangunan sosial secara keseluruhan bisa saja mengambil jalan lain. Sebagai contoh penemuan besar manusa dalam hal tekhnology nuklir selalu di bayang-bayangi oleh ketakutan karena kita di bimbing oleh norma-norma politik. Sehingga oleh para filsuf dikatakan bahwa pendidikan harus mengutamakan humanistiknya, agar pendidikan bisa betul-betul memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Mustinya kita harus banyak belajar dari Jepang. Pasca Hirosima dan Nagasaki di Bom Atom tahun 1942, yang ditanyakan pertama kali oleh kaisar Jepang adalah “Berapa banyak guru yang tersisa?” dengan target pembenahan yang diutamakan pemerintah Jepang saat itu sampai banyak mengirimkan anak mudanya untuk belajar keluar negeri untuk mempelajari tekhnologi mutahir, sehingga Jepang langsung tersulap menjadi Negara maju dan sejajar bahkan melebihi Negara-negara maju lainnya. Sayangnya pemerintah bangsa ini seolah belum mau bangun dari tidurnya dan justru masih terbuai dalam mimpi tak sempurna.

Dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional (USPN) tahun 2003 di nyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan sekolah. Bahkan tanggung jawab pemerintahlah yang sebenarnya memiliki porsi yang lebih besar, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga sudah sewajarnya pendidikan bisa di rasakan oleh seluruh rakyat Indonesia baik masyarakat ekonomi atas ataupun ekonomi lemah. Namun dalam kenyataannya harapan itu hanyalah tinggal harapan karena sampai deklasi 100 tahun Kebangkitan Nasional bangsa ini belum bisa terwujudkan juga. Masyarakat mengaharapkan murahnya biaya pendidikan terlebih lagi bisa di geratiskan.

Akhir-akhir ini, dengan banyaknya agenda politik pemerintah dalam pemilihan pimpinan dari mulai tingkat atas sampai pimpinan tingkat desa hanyalah mengumbar janji manis mengkelabui rakyatnya. Janji manis tersebut meliputi; pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan perluasan lapangan kerja. Tapi dalam kenyataannya janji tinggalah janji. Setelah dirinya terpilih seolah lupa dengan apa yang telah di umbarkannya. Pendidikan semakin hari semakin mahal, biaya rumah sakit apalagi…. Dan lapangan pekerjaan pun seolah semakin menyempit padahal dalam tiap tahunnya setiap perguruan tinggi negeri mangeluarkan lulusanya lebih dari 2.500 orang belum lagi ditambah perguruan tinggi swasta dan lembaga kursus serta yang lainnya.

Masalah pendidikan di negeri ini sangat cukup pelik. Masih banyak masyarakat yang belum bisa mengenyam pendidikan sekolah, lulusan SD tidak bisa masuk SMP, lulusan SMP banyak yang tidak bisa masuk SMA, dan lulusan SMA sangat banyak yang menginginkan bisa masuk perguruan tinggi namun hanya harapan belaka. Masalahnya tiada lain adalah UUD (Ujung-ujungnya Duit).

Akhir-akhir ini banyak pandangan yang menganggap bahwa pendidikan bukan sepenuhnya tanggung jawab negara tetapi tanggung jawab masyarakat, dalam pelaksanaannya mereka kemudian mengusulkan konsep “Otonomi Kampus” . konsep ini menginginkan agar dalam persoalan anggaran pendidikan Pihak kampus/sekolah mencari dana secara mandiri dan tidak lagi bertumpu pada subsidi pemerintah. Semangat BHMN-isasi Perguruan Tinggi Negeri(PTN) sangat sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sama-sama di jalankan tahun 1999. Benarkah negara harus melepaskan fungsinya untuk memajukan pendidikan nasional? Pertanyaan ini adalah pertanyaan krusisial di tengah caruk-maruk dunia pendidikan dan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat dan pemerhati dunia pendidikan(aktivis).

Jangan jauh-jauh, mari kita tengok dan seleseaikan saja Wajib belajar 9 tahun karena masih banyak masyarakat di negeri ini belum bisa masuk SD atau tidak bisa masuk SMP karena permasalahan biaya yang semakin melambung tinggi di luar beban hidup rakyat yang semakin mecekik leher karena kenaikan harga BBM tahun 1998, 2005 dan 2008. Namun kondisi sekolah dan pembinaan terhadap proses belajarnya masih jauh dari harapan. Sebagai contoh makin banyaknya gedung SD yang roboh saat siswa belajar atau siswa masih belajar terpaksa di dalam bangaunan hamper runtuh atau di luar ruangan karena tidak mempunyai kelas dan yang lainnya.

Jadi…………….

Wajib Belajar 9 tahun dan Pendidikan Gratis itu Milik Siapa?????

Meskipun masyarakat seolah bisa mulai tersenyum karena pada tahun ajaran baru ini orang tua murid siswa SD dan SMP diminta waspada terhadap pungutan liar (pungli) dalam jenis apa pun. Sebab, Pemprov DKI telah memuali menetapkan tidak memungut biaya bagi siswa yang masuk sekolah pada tahun ajaran baru ini.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta, Maman Ahdiyat, menyatakan sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya apa pun pada orang tua murid. Baik saat penerimaan siswa baru maupun ketika masuk tahun ajaran baru, ujar dia, Rabu (20/6).

Maman kembali menegaskan siswa SD dan SMP negeri di Jakarta tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Alasannya siswa SD dan SMP negeri menerima biaya operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional pendidikan (BOP). Sesuai BOS setiap bulannya untuk setiap siswa SD menerima Rp 21 ribu sedangkan untuk siswa SMP Rp 29.500. Sementara BOP untuk setiap siswa SD menerima Rp 50 ribu dan siswa SMP Rp 100 ribu.

Siapa pun dalam sekolah yang berani memungut siswa akan dikenai sanksi. Ini sesuai PP No 30 Tahun 1980. Sanksinya juga disesuaikan dengan kecurangannya.

Berdasarkan peraturan cuma ada 13 SD dan 36 SMP negeri yang boleh menarik pungutan bagi siswa. Sekolah tersebut masuk dalam kategori spesifik seperti bertaraf internasional, berstandar nasional, koalisi, hingga percontohan. Di luar 49 sekolah itu tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, kata Maman. Pungutan yang diperbolehkan pun telah distandardisasi dan melalui persetujuan dewan.

Namun Dinas Pendidikan Dasar dan DPRD belum menentukan tahun ini berapa banyak SD dan SMP dalam kategori spesifik yang diperbolehkan menarik pungutan. Maman mengatakan, keputusan tersebut akan dikeluarkan mendekati tahun ajaran baru. Saat ini kedua pihak masih melakukan pembahasan mengenai jumlah sekolah dan besar pungutan yang ditoleransi.

Dengan tidak dipungut biaya, orang tua siswa nanti diharapkan berkurang bebannya. Dengan begitu, mereka menenuhi sendiri hanya kebutuhan pribadi putra-putrinya seperti seragam dan sepatu. Bahkan buku pelajaran yang sifatnya wajib masih menjadi tanggung jawab sekolah, kata dia. Artinya, murid bakal menerima buku pelajaran wajib secara cuma-cuma.

Untuk tahun ajaran 2007/2008, penerima buku wajib adalah siswa kelas 1 hingga 5 SD dan siswa kelas 1 dan 2 SMP. Penerima buku ini bertambah disbanding tahun ajaran 2006/2007. Tahun lalu buku wajib diberikan gratis pada siswa kelas 1 hingga 4 SD dan siswa kelas 1 SMP saja.

Gratis secara bertahap, ujar Maman. Untuk tahun ajaran 2008/2009, seluruh siswa SD dan SMP negeri bakal menerima buku wajib tanpa dikenai bayaran apa pun.

Sementara untuk buku pelajaran penunjang, kebijakan Dinas Pendidikan Dasar mengatakan sekolah boleh menganjurkan pembelian buku. Namun sekolah tidak boleh mengkoordinir penjualan buku penunjang. Pengadaannya diserahkan pada masing-masing siswa.

Sementara bagi siswa SD dan SMP swasta, Maman mengatakan tidak ada aturan yang membatasi besar pungutan. ”Kami tidak punya patokan tertentu bagi sekolah swasta,” ujarnya.

Mudah-mudahan jejak pemerintah DKI Jakarta ini berikutnya bisa di ikuti oleh daerah lainnya di Indonesia. Semoga kita tidak mengharapkan lagi banyak anak yang tidak sekolah dan terpaksa terlunta jadi anak jalanan, tidak lagi mendengar pemeberitaan siswa berhenti di tengah jalan, atau tidak bisa melanjutkan ke SMP karena masalah biaya sebagai mana wawancara reporter salah satu stasiun televise pada salah satu keluarga siswa SD Hanura di Bandung. Kemudian untuk di Jawa Barat sebagaimana janji Gubernur Baru (Ahmad Heryawan & Dede Yusup) juga akan dilaksanakannya pendidikan gratis semoga saja bisa terwujud. Kami sangat tidak menghendaki jika HADE harus berhenti di tengah jalan karena dalam tiga tahun tidak bisa merelisasikan janjinya. Tapi programnya itu harus kita dukung. Karena kalaulah harus PEMILU di tengah jalan justru akan menambah beban APBD untuk Pos yang tak seharusnya. Mendingan dana itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk peningkatan pencapaian pendidikan yang diikuti oleh penigkatan mutu pendidikan. Sehingga negeri ini bisa hidup lebih baik.

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th 2003

Undang-undang sisdiknas silahkan Download di bahawh ini:

uu-sisdiknas

Nasib Pendidikan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dari sudut anggaran, akan terjadi ketimpangan dalam pembiayaan. Alokasi biaya rutin, terutama pembayaran gaji dan tunjangan penyelenggara pendidikan, pasti membengkak. Konsekuensinya, alokasi pelayanan dan peningkatan kualitas belajar-mengajar, seperti perbaikan dan perawatan gedung sekolah serta penyediaan buku pelajaran, berkurang secara drastis.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidik sangat luas. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Artinya, komponen biaya rutin seperti gaji yang akan dimasukkan dalam anggaran pendidikan jauh lebih banyak daripada perkiraan sekarang. Sudah pasti, dalam proses penganggaran, pembayaran gaji akan menjadi prioritas. Adapun program untuk membuka akses bagi warga dan meningkatkan kualitas pelayanan tinggal menunggu sisa anggaran.

Sayangnya, sisa anggaran tidak akan banyak. Sebab, butuh dana yang besar untuk membayar gaji pendidik. Sebagai contoh, guru. Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, paling tidak jumlah mereka mencapai 2.783.321 orang, 1.528.472 berstatus sebagai pegawai negeri dan 1.254.849 nonpegawai negeri. Apabila gaji mereka dirata-ratakan Rp 2 juta, dalam sebulan anggaran hanya untuk gaji guru mencapai Rp 5,5 triliun atau dalam setahun Rp 55,6 triliun.

Padahal, dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, guru tidak hanya mendapatkan gaji. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Ambil contoh tunjangan profesi yang digulirkan melalui program sertifikasi guru. Jika semua guru memperoleh sertifikasi yang tenggatnya ditetapkan hingga 2015 dan jika rata-rata tunjangan yang diterima Rp 1,5 juta, paling tidak dana yang mesti disediakan Rp 41 triliun setiap tahun.

Jadi, hanya untuk membayar gaji dan tunjangan profesi guru, anggaran yang dibutuhkan hampir mencapai Rp 100 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk tambahan lain seperti yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, misalnya maslahat tambahan. Selain itu, gaji dan tunjangan komponen pendidik lain, seperti dosen, tutor, instruktur, dan widyaiswara, belum dihitung.

Tanpa didukung anggaran, pelayanan pendidikan bagi warga akan lumpuh. Sebagai bukti, pada 2008 anggaran pendidikan di luar gaji pendidik Rp 48,3 triliun atau 12 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Angka tersebut dianggap jauh dari memadai. Rencana strategis pendidikan 2005-2009 yang disusun Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa untuk membuka akses warga dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, pada tahun tersebut dibutuhkan dana paling tidak Rp 136 triliun.

Apalagi sudah lama pendidikan nasional bergelut dengan banyaknya gedung sekolah yang tidak layak pakai. Begitu pula peralatan dan perlengkapan belajar-mengajar, seperti buku pelajaran dan alat peraga, yang masih sangat minim. Tanpa ada anggaran, kondisi pendidikan akan semakin terpuruk. Karena itu, keputusan MK membuat kualitas pelayanan pendidikan makin buruk.

Dari sudut biaya, warga akan mengambil alih beban penyelenggaraan pendidikan, yang tadinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal sebelumnya biaya yang mereka keluarkan untuk memperoleh pelayanan pendidikan sudah sangat besar. Pada tingkat sekolah dasar negeri, misalnya, berdasarkan hasil riset Indonesia Corruption Watch pada 2007, rata-rata mencapai Rp 4,7 juta per tahun.

Biaya pendidikan yang mahal akan menghambat warga, terutama kelompok miskin, memperoleh pelayanan pendidikan. Tingkat partisipasi pendidikan akan menurun, sedangkan angka putus sekolah makin bertambah. Target menyelesaikan program wajib belajar pada 2008 dipastikan tidak tercapai.

Dari sisi guru, putusan MK jelas akan merugikan. Sebab, walau terkesan seolah-olah ikut menikmati kenaikan anggaran pendidikan, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika gaji mereka termasuk dalam anggaran pendidikan, sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan seperti yang ditegaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 makin dipersempit.

Tambahan pendapatan, seperti tunjangan profesi, hanya berasal dari alokasi anggaran pendidikan, yang pada saat bersamaan dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan bagi warga. Kenaikan pendapatan guru akan mengurangi alokasi pelayanan, begitu juga sebaliknya. Secara tidak langsung, guru dipaksa mengambil hak siswa dan warga. Tidak mustahil akan muncul konflik.

Kondisi buruk di atas tidak akan terjadi apabila pemerintah memiliki komitmen mengembangkan pelayanan pendidikan bagi warga. Caranya, porsi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dibuat sangat besar sehingga tersedia dana yang proporsional untuk membayar gaji dan tunjangan pendidik serta membiayai pelayanan pendidikan, termasuk mengurangi pemborosan dan menghilangkan korupsi yang merajalela di Departemen Pendidikan Nasional, dinas, dan sekolah.

Cara lain, pemerintah dapat mengabaikan putusan MK. Seluruh rakyat Indonesia pasti akan memaklumi, bahkan memuji, sikap pemerintah. Apalagi sebelumnya, selama bertahun-tahun pemerintah berani mengabaikan amanat UUD 1945 dan putusan MK agar menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBN. Demi masa depan negara, pemerintah dapat melakukan hal serupa.

Penulis: Ade Irawan, KEPALA DIVISI MONITORING PELAYANAN PUBLIK INDONESIA CORRUPTION WATCH, SEKRETARIS KOALISI PENDIDIKAN

NASIB PENDIDIKAN DI DAERAH

Sekarang kita memasuki era otonomi daerah yang sangat luas. Memang masih belum terlaksana dengan baik, tetapi agendanya sudah jelas dan pasti. Untuk mendukung pelaksanaannya teman-teman di kantor Menneg Otoda sedang sibuk menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaannya. Salah satunya yang penting adalah berkenaan dengan anggaran pembangunan di daerah yang nantinya akan diatur menurut sistem ‘block grant’ yang secara leluasa dapat dipakai oleh pemerintah daerah membangun daerahnya. Misalnya, berapa anggaran untuk pembangunan sektor A, dan berapa untuk sektor B, tergantung kepada anggota DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengaturnya.

Karena itu, nantinya, mengenai alokasi anggaran mana yang penting dan mana yang tidak penting akan terserah sepenuhnya kepada para pejabat dan para politisi kita di daerah-daerah itu untuk mengaturnya sendiri. Tetapi yang menjadi masalah kita adalah bahwa kita tidak tahu arah kecenderungan sikap dan apresiasi mereka itu mengenai pentingnya pendidikan. Kalaupun secara kognitif tahu bahwa pendidikan itu penting, ada kekhawatiran bahwa tuntutan-tuntutan mendesak mengenai berbagai sektor yang bersifat fisik dan proyek-proyek yang menyangkut kepentingan jangka pendek jauh lebih menarik dan akan menyita perhatian lebih banyak di kalangan para politisi ‘dadakan’ yang berkuasa di daerah-daerah dewasa ini.

Jika nantinya, otonomi daerah dijalankan dengan konsekwen dengan didukung oleh kemampuan anggaran yang tentu akan berkurang karena sebagian pendapatan nasional diserahkan menjadi pendapatan daerah, maka anggaran pembangunan nasional di sektor pendidikan yang akan dibagikan berdasarkan ‘block grant’ itu ditambah dengan anggaran pembangunan daerah sendiri di sektor ini, belum tentu akan lebih besar daripada jumlah anggaran pembangunan pendidikan yang ada sekarang. Karena itu, perlu dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sektor pembangunan pendidikan di daerah-daerah di era otonomi daerah ini tidak menjadi terbengkalai.

Soalnya, bangsa kita telah mencanangkan pelaksanaan program ‘wajib belajar’ dalam pengertian ‘universal education’ 9 tahun. Hal ini tentu saja harus didukung oleh anggaran pemerintah secara memadai. Pendidikan dasar yang mencakup pendidikan tingkat SD dan tingkat SLTP mau tidak mau harus dijamin oleh pemerintah. Meskipun kita menganut kebijakan ‘civil society’ yang mengutamakan prinsip pemberdayaan masyarakat, sukses tidaknya pelaksanaan agenda pendidikan dasar 9 tahun itu tidak bisa diserahkan bulat-bulat kepada masyarakat. Pemerintah harus dipahami wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk itu sesuai dengan prinsip ‘negara pengurus’ (welfare state) yang menjadi latar belakang pemikiran ketika para pendiri bangsa kita merumuskan UUD 1945.

Kepada Affan Gafar yang dipercaya Ryas Rasyid menjadi salah seorang Deputi andalannya, saya bertanya mengenai kemungkinan dicantumkannya pedoman yang bersifat ‘imperative’ agar anggaran sektor pendidikan itu dijamin berdasarkan prosentase tertentu. Tetapi, menurut Affan, pedoman yang bersifat ‘imperative’ seperti itu dapat dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Tetapi masalahnya, jika tidak ada aturan yang bersifat ‘imperative’ ataupun sekurang-kurangnya aturan yang bersifat panduan semacam itu, ada kemungkinan bahwa pendidikan kita di daerah-daerah, terutama pelaksanaan pendidikan dasar bisa benar-benar terabaikan.

Bagaimana mengharapkan apresiasi mengenai pentingnya pendidikan dari para anggota DPRD yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai? Begitu pula dengan para pejabat di daerah-daerah yang tiba-tiba harus menghadapi ulang dan tingkah para politisi kita yang cenderung mabuk demokrasi di daerah-daerah. Bahkan kekuasaan partai-partai politik di daerah bisa menentukan bermacam-macam agenda yang belum tentu ‘klop’ dan menunjang upaya nasional bangsa kita untuk mengunggulkan agenda pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Sebenarnya, jika kita mau bisa saja ketentuan semacam itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang akan mengatur mengenai pelaksanaan prinsip perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Bahkan jika kita mau mencontoh negara yang secara ekstrim sangat mengutamakan pendidikan, kita dapat belajar dari Taiwan yang bahkan menentukan porsi anggaran pembangunan untuk sektor pendidikan itu dalam konstitusinya. Dalam konstitusi kaum Cina Taiwan ini dimuat ketentuan bahwa anggaran pembangunan pendidikan di tingkat pusat sebesar 15 persen dari total anggaran, di tingkat propinsi sebesar 25 persen, dan di tingkat kabupaten sebesar 35 persen dari keseluruhan anggaran pembangunan di masing-masing tingkatan pemerintahan. Dengan begitu, ada jaminan yang pasti dan seragam bahwa di seluruh wilayah Republik Taiwan, program pendidikan dijamin dengan dukungan anggaran yang merata. Karena itu, tingkat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan rakyat Taiwan luar biasa berhasil, dan ini dapat dijadikan contoh oleh bangsa kita yang sedang menghadapi tantangan dan bahkan ancaman serius memasuki arena persaingan bebas dan makin terbuka di era globalisasi dan perdagangan bebas tahun-tahun ke depan.

Kita tidak usahlah berpayah-payah berusaha memasukkan ketentuan prosentase itu ke dalam agenda amandemen UUD ataupun dalam bentuk UU yang tersendiri. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah, saya kira tidak perlu ada keraguan. Di Taiwan, yang dirumuskan dalam konstitusi juga hanya sektor pendidikan, tidak yang lain. Pencantuman yang bersifat khusus ini tidak perlu dianggap sebagai sikap ‘tidak adil’ terhadap sektor yang lain. Hal ini semata-mata didasarkan atas pertimbangan bahwa masalah pendidikan itu memang paling utama jika kita sungguh-sungguh memahami hakikat pembangunan nasional sebagai pembangunan kualitas manusia Indonesia yang seutuhnya. Pada akhirnya, terserah kepada kita untuk menganggap agenda investasi sumberdaya manusia itu bersifat prinsipil dan strategis atau tidak.

Penulis:

Jimly Asshiddiqie (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Ketua Umum Perhimpunan untuk Masyarakat Gemar Membaca, Mantan Staf Ahli Mendikbud RI 1993-1998)

Sistem Pendidikan Nasional

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. .: Jalur Pendidikan Jalur pendidikan terdiri atas: pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jalur Pendidikan Formal Jenjang pendidikan formal terdiri atas: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup: pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pendidikan dasar berbentuk: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas: pendidikan menengah umum, dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk: akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan Informal Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. .: Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk: Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk: Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. .: Pendidikan Kedinasan Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. .: Pendidikan Keagamaan Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk: pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. .: Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. .: Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. **Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daftar Istilah Pendidikan Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Peserta didik Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jalur pendidikan Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenis pendidikan Kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan anak usia dini Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan jarak jauh Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Standar nasional pendidikan Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajib belajar Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Warga Negara Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Pemerintah Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota. Menteri Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional। Sumber: Dinas Pendidikan Nasional

Menerapkan Pendidikan Kebangsaan dalam Kurikulum Sekolah Perlu Konsep Operasional

Pendidikan kebangsaan merupakan salah satu konsekuensi paling penting dari pembangunan kebangsaan untuk mewujudkan ingtegritas bangsa Indonesia. Konsep pendidikan kebangsaan dapat dipandang sebagai renaisans pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan pendidikan antara kecerdasan otak, kecerdasan hati, dan kecerdasan kinestetik melalui integrasi dengan sistem pendidikan yang sudah ada dan berjalan saat ini.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, untuk menerapkan konsep pendidikan kebangsaan ke dalam kurikulum sekolah diperlukan suatu konsep operasional. “Untuk menjadikan konsep pendidikan kebangsaan menjadi operasional maka terlebih dahulu harus menentukan key performance indicator,” katanya saat memberi sambutan pada acara Peringatan Satu Abad Kebangkitan Nasional 1908-2008 di SMAN 11 Yogyakarta, Selasa (20/05/2008) .

SMAN 11 Yogyakarta merupakan tempat penyelenggaraan Kongres I Organisasi Boedi Oetomo. Kelahiran Boedi Oetomo menandai fase baru perjuangan bangsa yang mentransformasi strategi melawan kolonialisme dari perjuangan tradisional ke bentuk perjuangan politik melalui organisasi modern.

Mendiknas menyampaikan, dalam menyusun konsep operasional pendidikan kebangsaan sudah harus diputuskan program-program apa yang akan dilaksanakan. “Time frame dan targetnya harus jelas. Hanya dengan cara seperti itu akan bisa melaksanakan konsep pendidikan kebangsaan. Kalau SMAN 11 (Yogyakarta) ini kemudian ingin mengisi kurikulumnya sesuai dengan konsep kebangsaan, silakan,” katanya.

Menurut Mendiknas, perspektif kebangsaan sudah melekat dalam konsep pendidikan kebangsaan. Dia menyebutkan, beberapa konsep tersebut diantaranya adalah konsep berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, pemerataan dan kecukupan akses. “Sudah ada komitmen pada mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Mendiknas mencontohkan, salah satu sekolah yang telah menerapkan konsep pendidikan kebangsaan adalah SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Menurut Mendiknas, SMA ini telah mengambil nilai yang dijunjung tinggi oleh gerakan Taman Siswa, yang merupakan kelanjutan gerakan Boedi Oetomo.

Pada kesempatan yang sama, Mendiknas menerima rancangan “Pendidikan Kebangsaan: Ruh Monumen Kebangsaan Indonesia”. Selain itu, Mendiknas menandatangani prasasti pembangunan kembali sekolah pasca gempa bumi pada 27 Mei 2006 di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Sekolah-sekolah tersebut yakni, SDN Mojayan Waton Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, SDN Golo Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, SMKN 1 Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, dan SMKN 2 Kota Yogyakarta, Provinsi DIY.***

Sumber: Pers Depdiknas (www.depdiknas.go.id)

Siswa tidak Diajarkan Kritis

Sistem pendidikan di Indonesia tidak memberi ruang bagi anak didik untuk berpikir kritis. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kreativitas pelajar di Indonesia. Demikian diungkapkan dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB, Yasraf Amir Piliang, pada talkshow 100 Tahun Kebangkitan Nasional “Selamatkan Indonesia dari Kemiskinan” di Kampus ITB Jln. Ganeca, Bandung, Kamis (22/5).

Menurut Yasraf, iklim belajar-mengajar yang tidak mengarahkan anak didik pada pembelajaran yang kritis akan mematikan hasrat siswa untuk kreatif. “Perlu ada strategi untuk memperbaiki pendidikan dasar dan menengah yang belum membuat anak-anak Indonesia menjadi seorang yang kritis,” ungkapnya.

Hal serupa dikatakan staf ahli Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Asep Saefudin. Menurut dia, sistem pendidikan Indonesia cenderung mengarah pada feodalisme. Akibatnya, sistem pendidikan tersebut membuat anak didik kehilangan sarana untuk mengembangkan kreativitasnya. Sejatinya kreativitas dihasilkan dari pemikiran kritis anak didik. Sebagai gambaran, sistem belajar-mengajar berlangsung dengan masih adanya jarak antara pengajar dan anak didik.

Asep pun menawarkan strategi untuk membenahi sistem pengajaran pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Penyuplaian ilmu, kata dia, jangan hanya memfokuskan pada hard science, tetapi soft science seperti seni budaya yang memicu timbulnya inovasi.

Asep menjelaskan, apabila pemerintah melulu memfokuskan pada pendidikan gratis tanpa membenahi struktur sistem pendidikan, persoalan pendidikan tak akan pernah berakhir. Perguruan tinggi juga harus melibatkan diri dalam pembenahan pendidikan dengan memperluas kapasitasnya sebagai research university. (CA-172)***

Sumber: Pikiran Rakyat Bandung (24 Mei 2008)

Daftar Sekolah dan Nomer Pokok Sekolah di Kab. Sukabumi

No.	NPSN	Nama	Alamat	Status
1	20247086	MA AL-AMIN	Karangsirna Cicurug	Swasta
2	20247087	MA AL-BADRIYAH	Cijengkol Caringin	Swasta
3	20247088	MA AL-BAROKAH	Cijeuruk Cikembar	Swasta
4	20247089	MA AL-BASHRY	Palasari Kalapanunggal	Swasta
5	20247090	MA AL-FALAH	Sukamantri Cisaat	Swasta
6	20247091	MA AL-HADAD	Bojonghaur Lengkong	Swasta
7	20247092	MA AL-HIDAYAH	Cimenteng Cicantayan	Swasta
8	20247093	MA AL-HIDAYAH	Sekarwangi Cibadak	Swasta
9	20247094	MA AL-HIKMAH	Ciheulang Nagrak	Swasta
10	20247095	MA AL-HUDAEBIYAH	Cidahu	Swasta
11	20247096	MA AL-ISTIQOMAH	Pasirmalang Gunungguruh	Swasta
12	20247097	MA AL-KHAIRIYAH	Cihingkik Cisaat	Swasta
13	20247098	MA AL-KHARIYAH	Jln Yonif 310 Cikembar	Swasta
14	20247099	MA AL-MAARIJ	Cicantayan	Swasta
15	20247100	MA AL-MANAR	Gegerbitung	Swasta
16	20247101	MA AL-MARFUIYAH	Bantarmuncang Cibadak	Swasta
17	20247102	MA AL-MASTHURIYAH	Tipar Cibolangkaler Cisaat	Swasta
18	20247103	MA AL-MUKHLISIN	Ubrug Warungkiara	Swasta
19	20246700	MA AL-MUSTHOFA	Sempur Jl.Gandasoli	Swasta
20	20247104	MA AL-MUTTAQIEN	Jl. Parakansalak Parungkuda	Swasta
21	20247105	MA AL-MUWAHIDIN	Karangtengah Cibadak	Swasta
22	20247106	MA ASASULISLAMIYAH	Cibatu Cikembar	Swasta
23	20247107	MA ASSALAM	Cibodas Bojonggenteng	Swasta
24	20247108	MA ASSDZILIYAH	Caringin Cicurug	Swasta
25	20247109	MA ASSOHIBIYAH	Cigadog Sagaranten	Swasta
26	20247110	MA ASSYAMSURIYAH	Sekarwangi Cibadak	Swasta
27	20247112	MA ATTAQWA	Benda Cicurug	Swasta
28	20247113	MA ATTAUFIQIYAH	Prianganjaya Sukalarang	Swasta
29	20247114	MA Az-ZAIN	Cibalung Caringin	Swasta
30	20247115	MA AZZAINIYAH	Karawang Sukabumi	Swasta
31	20247116	MA DARUL AHKAM	Gunungendut Kalapanunggal	Swasta
32	20247117	MA DARUL AMSOR MUHAMIDIN	Ciutara Cicurug	Swasta
33	20247118	MA DARUL IHSAN	Ciheulangtonggoh Cibadak	Swasta
34	20247119	MA DARUL MUTAALIMIN	Cikaret Sukaraja	Swasta
35	20247120	MA DARUSSALAM	Selajambe Cisaat	Swasta
36	20247121	MA IANATUTHOLIBIN	Babakanpari Cidahu	Swasta
37	20247122	MA MANBAUL ULUM	Cilawang Jampangtengah	Swasta
38	20247124	MA MIFTAHUL FALAH	citepushilir Palabuhanratu	Swasta
39	20247125	MA MUHAMADIYAH	Cipeutir Kadudampit	Swasta
40	20247126	MA MUSLIMIN JAYA	Jl. K.H Damanhuri Cisaat	Swasta
41	20247127	MA NIDA BAHARI	Jampangkulon	Swasta
42	20247128	MA NURUL HUDA	Cibolangkidul Cisaat	Swasta
43	20247129	MA NURUL ISLAM	Pasirmuncang Pasekon	Swasta
44	20247130	MA SUNANUL HUDA	Cikaroya Cisaat	Swasta
45	20247131	MA SYARIKAT ISLAM	Cisarandi Parakansalak	Swasta
46	20247132	MA TARBIYATUL FALAH	Panjalu Sukabumi	Swasta
47	20247133	MA UMUL QURO	Tegalpanjang Cireunghas	Swasta
48	20247134	MA YASMI	Hegarmanah Cicantayan	Swasta
49	20247135	MA YASPI	Jl. KH Damanhuri Cicantayan	Swasta
50	20247136	MA YASPI AL-BISHRIYAH	Waluran	Swasta
51	20247137	MA YASTI 1	Jl. Veteran No. 66 Cisaat	Swasta
52	20247138	MA YATINA	Ciwaru Ciemas	Swasta
53	20247139	MAK Miftahul Huda	Buniayu Nyalindung	Swasta
54	20246144	MAN 1 PURABAYA	JL.PURABAYA KM.39-SUKABUMI	Negeri
55	20247140	MAN CIBADAK	Jl. Pamuruyan Cibadak	Negeri
56	20247141	MAN JAMPANGTENGAH	Purabaya	Negeri
57	20247142	MAN PALABUHANRATU	Kiaralawang Pelabuhanratu	Negeri
58	20247143	MAN SURADE	Lodaya Surade	Negeri
59	20247145	SMA AL ATIQIYAH	Kp. Cipanengah	Swasta
60	20247146	SMA AL BAERUNI	Jl. Raya Cidadap, Ds. Cidadap	Swasta
61	20247147	SMA AL BAYAN CIBADAK	Jl. Desa Sekarwangi	Swasta
62	20247148	SMA AL FURQON CARINIGIN	Jl. Caringin Pojok	Swasta
63	20246145	SMA AL-FURQON	JL.CARINGIN POJOK RT.10/03-SUKABUMI	Swasta
64	20247144	SMA Al-Masthuriyah	Jl. Raya Tipar	Swasta
65	20247149	SMA AMALIYAH	Jl. Raya Cidahu Caringin, Ds. Mekarsari	Swasta
66	20247150	SMA AT TIJAARAH	Jl. Cimahigirang, Ds. Citamiang	Swasta
67	20246334	SMA Azzainiyyah	Jln. Warnasari Nagrog Selabintana	Swasta
68	20247151	SMA DARRURROHMAN	Jl. Wanasari, Desa Karawang	Swasta
69	20247152	SMA INTERNAT AL KAUTSAR	Jl. Habib Babakanjaya	Swasta
70	20247153	SMA ISLAM AL BASHRY	Jl. Palasarigirang No. 39	Swasta
71	20252855	SMA ISLAM AS-SYAFI’IYAH	JL. Sukabumi-Ciajur Km.10 Pulo Air	Swasta
72	20247155	SMA ISLAM MIFTAHUSSAADAH	Jl. Pakuwon Km. 1	Swasta
73	20247156	SMA ISLAM TARBIYYATUL FALAH	Jl.Sadamukti, Ds. Tenjolaya	Swasta
74	20247157	SMA ISLAM YASFA	Jl. Swadaya Citeous no 1, Ds. Citepus	Swasta
75	20247158	SMA IT MAHMUDIYYAH CRG	Jl. Raya Cicurug 447, Kel Cicurug	Swasta
76	20247159	SMA KHARISMA 39 CICURUG	Jl. Raya Siliwangi No. 39, Ds. Mekarsari	Swasta
77	20247160	SMA MUTIARA TERPADU	Jl. Bhayangkara Km 1, Kel Palabuhanratu	Swasta
78	20246146	SMA PASANTREN UNGGUL AL-BAYAN	KP.CIKIWUL,DESA SEKARWANGI KEC.CIBADAK	Swasta
79	20247161	SMA PESANTREN HUSNAYAIN	Jl. Kabandungan, Desa Kabandungan	Swasta
80	20247163	SMA PGRI CICURUG	Jl. Siliwangi no 51, Nyangkowek	Swasta
81	20247164	SMA PGRI CIDAHU	Jl. Girijaya, Ds. Jayabakti	Swasta
82	20247162	SMA PGRI Cisaat	Jl. Raya Cisaat No. 131	Swasta
83	20247165	SMA PLUS AL KHOLIIL	Kp. Cidahu Ds.Sukatani	Swasta
84	20253030	SMA PLUS AL KHOLILIYAH	JL. MADTAMIN NO.12	Swasta
85	20247166	SMA PLUS AL MANSYURIYAH	Jl. M. Amir KM. 9 Berekah	Swasta
86	20247167	SMA PLUS DARUL HIDAYAH	Jl. Tenjo Ayu	Swasta
87	20202316	SMA PLUS PONPES GLOBAL DARUL HIDAYAH	KP. BARU	Swasta
88	20246335	SMA PLUS YASPIDA SUKABUMI	Jl.Parungseah No.43 KM.4 Cipetir	Swasta
89	20247168	SMA Proklamasi 1945	Jl. Raya Cisaat	Swasta
90	20247169	SMA TERPADU DARUL AMAL	Jl. Raya Cikaso	Swasta
91	20247170	SMA ULUL ALBAAB	Jl. Kampung Cihaur	Swasta
92	20247171	SMA UNWANUL FALAH	Jl. K.H. Samsuri No. 32	Swasta
93	20247172	SMA YASTI Cisaat	Jl. Veteran No. 66	Swasta
94	20247173	SMA YPGHI NAGRAK	Jl. Gudang Ds. Balekambang	Swasta
95	20202317	SMAN 1 CIBADAK	JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 72 CIBADAK	Negeri
96	20202289	SMAN 1 CICURUG	JL. KORAMIL CICURUG	Negeri
97	20202288	SMAN 1 CIKEMBAR	JL PELABUHAN II KM 2O CIKEMBAR	Negeri
98	20202260	SMAN 1 CIRACAP	JL R NATADIPURA	Negeri
99	20202261	SMAN 1 CISAAT	JL. VETERAN SUKABUMI JAWA BARAT	Negeri
100	20202262	SMAN 1 CISOLOK	JL. RAYA CIKELAT KM 3 CISOLOK	Negeri
101	20202263	SMAN 1 JAMPANGKULON	JL. WARUNG TAGOG SUKABUMI JAWA BARAT	Negeri
102	20202264	SMAN 1 JAMPANGTENGAH	JL PANUMBANGAN KM 2 JAMPANGTENGAH	Negeri
103	20202265	SMAN 1 LENGKONG	TEGALLEGA	Negeri
104	20202266	SMAN 1 NAGRAK	JL RAYA NAGRAK NO 16	Negeri
105	20252009	SMAN 1 NYALINDUNG	JL.RACABALI KM 22	Negeri
106	20202267	SMAN 1 PALABUHAN RATU	CITEPUS	Negeri
107	20251778	SMAN 1 PARAKANSALAK	Jl. Raya Parakansalak	Negeri
108	20202259	SMAN 1 SAGARANTEN	JL. SMA NO. 32	Negeri
109	20202258	SMAN 1 SIMPENAN	CIDADAP	Negeri
110	20202250	SMAN 1 SUKARAJA	JL. MH HOLIL NO. 261 SUKARAJA JABAR	Negeri
111	20202251	SMAN 1 WARUNG KIARA	JL. PELABUHAN RATU KM. 29	Negeri
112	20252008	SMAN I CIKIDANG	Jl. Pendidikan No. 35	Negeri
113	20202254	SMAN I PARUNGKUDA	JLN RAYA PARUNG KUDA	Negeri
114	20253005	SMAT DARUL’AMAL	JAMPANGKULON	Swasta
115	20252950	SMK 2 YASPIDA KADUDAMPIT	Jl.Parungseah Km.4 No.43 Cipetir	Negeri
116	20252975	SMK AL ANDINA	Jl. Baldes Ciengang	Swasta
117	20252452	SMK AL-BAROKAH	Kp. Kebonjeruk Rt.1/10 Sukamulya Cikembar	Swasta
118	20253046	SMK BINA BANGSA 2	Jl. Raya Pasiripis Surade – Sukabumi	Swasta
119	20252413	SMK MIHADUNAL ULA	TANJUNGSARI KM.02	Swasta
120	20252994	SMK TEKNIK CICURUG CENTER	JL. SILIWANGI CICURUG	Swasta
121	20252451	SMK Terpadu 2 Yaspida	Jl. Prungseah KM.4 No.43 Cipetir	Swasta
122	20252841	SMKN 1 GEGERBITUNG	Jl. Pramuka No.108-Gegerbitung	Negeri
123	20253014	SMKN 1 SURADE	JL.CIPEUNDEUY NO 1 SURADE	Negeri
TOTAL Sekolah yang terdaftar 123